Menipisnya etika politik

PEMILU 2009 sudah di pelupuk mata. Beragam kiat dilakukan para caleg untuk menjaring simpati rakyat agar menjatuhkan pilihan kepada si caleg. Mulai iklan di media, pemasangan gambar di jalan-jalan, bahkan di tempel di tiang-tiang listrik dan tembokpinggir parit, hingga lobi-lobi di warung kopi. Tentu, itu sah-sah saja, namanya usaha. Siapa banyak mengumpul suara, berpeluang untuk menang.
Masing-masing partai, tentu mempunyai visi, misi dan program yang bervariasi. Karenanya, di sinilah pentingnya bahwa kampanye pemilu bukan sekadar mengajak rakyat untuk memilih partai, akan tetapi bagaimana memberi ruang bagi terbangunnya pendidikan politik rakyat, sehingga rakyat cerdas, dan tidak seperti membeli kucing dalam karung.
Melihat dari strategi kampanye partai politik yang masih menggunakan model terselubung tentunya rasa pesimistislah yang mengemuka. Sebab, tidak ada sikap santun, saling menghormati, dan sikap antidisiplin yang menjadi perusak pendidikan demokrasi.
Karena bagaimanpun etika dalam politik tetap harus diperhatikan. Pasalnya, selama ini media cetak, dan elektronik kerap menyajikan kampanyekampanye terselubung dilakukan beberapa partai-besar dan kecil. Seharusnya partai politik memperhatikan aturan waktu kampanye yang tetapkan KPU bukan malah mencuri start.
Perilaku elit politik tersebut dikhawatirkan bukan hanya perseteruan antarpartai dan elit politik an sich , melainkan merembas ke grass root. Selain perseteruan iklan di media massa, juga perusakan sejumlah atribut partai dan gambar calon legislatif, juga menjadi indikasi menipisnya kesantunan politik.
Mengurai sejumlah problem di tengah realitas politik itu meniscayakan logika yang dapat menjernihkan sejumput persoalan bangsa pada tahun politik 2009 ini. Salah satunya dengan mengembalikan norma kesantunan, etika, estetika, dan moralitas politik yang sejatinya diawali dari elit politik sehingga tercipta kedamaian publik.
Kedamaian itu diharapkan menafasi ruh demokrasi sebagai penentu nasib negeri ke depan. Optimistisme lahirnya pemimpin dan kepemimpinan nasional kemudian dihadapkan pada kedewasaan berpolitik di kalangan elit.
Sepertinya, partai-partai yang ada saat ini hanya memperebutkan kekuasaan politik untuk memenuhi keserakahan dan kepentingan yang sempit. Kekuasan pribadi, kelompok, dan golongan yang haus kekuasaan, jabatan, uang dan materi sangat dominan. Praktik dan sepak terjang politik berpola machiavelistis. Segala jalan dan cara digunakan untuk memenuhi keserakahan itu.
Politik tidak didasarkan pada akal sehat, naruni dan kehendak baik guna memperjuangkan bonur commune dan salus populi , tetapi sebagai pertarungan insting menurut hukum rimba homo homini lupus . Keterpurukan bangsa ini akibat dari krisis ekonomi dan krisis moral yang berkelanjutan antara lain diakibatkan dari salah pandang dan salah jalan tujuan dan citacita proklamasi, partai politik yang ada salah urus.
Interaksi antarpartai seharusnya konstruktif guna membangun peradaban demokrasi, kultur penyelenggaraan negara dan kekuasaan pemerintah yang sehat bagi kepentingan umum. Sebab itu, kedewasaan politik menjadi keharusan dalam menghadapi realitas politik yang diwarnai kompetisi di tengah konstelasi politik, terutama dengan munculnya fenomena saling mencaci antarelit bahkan perseteruan yang melibatkan personal elit tertentu.
Dan ini sungguh adalah kebodohan para politisi selama ini, ketika pemilu dipadang sebagai moment meraih kekuasaan pribadi dan klan, bukan sebagai upaya mengakomodir aspirasi rakyat oleh wakilnya yang nanti duduk di parlemen.
Terlalu mahal masa lima tahun kita serahkan kepada wakil rakyat dan pemimpin yang kurang berkualitas dan tidak baik hati. Di sinilah pentingnya pendidikan pemilih oleh "kalangan tercerahkan" agar hadir para pemilih yang cerdas. Pemilih yang melampui kriterira artifisial, yang tidak mendasarkan pilihannya pada faktor-faktor X, tapi proaktif dan menggunakan hak pilihnya, melawan politik uang, dan beranjak lebih jauh mengedepankan faktor rekam jejak dan programprogram calon legislatif dalam menggunakan hak pilihnya.
Pemilih cerdas senantiasa menggunakan prinsip APIT (Amati, Pilih, Ikuti dan Tagih). Amati calon-calon yang ada, apakah calon tersebut bersih dari KKN, peduli dan ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Pilih, berarti berikan suara kepada orang yang diyakini mampu memperjuangkan aspirasi.
Hasil pengamatan terhadap daftar calon bermanfaat untuk menenukan dan menjatuhkan pilihan kita kepada calon-calon wakil rakyat. Ikuti yang mengandung pengertian bahwa pemilih harus senantiasa mengawal kebijakan anggota legislatif yang didukungnya. Langkah ini perlu agar kepercayaan yang diberikan tidak disalahgunakan. hf
Muhammad Najib Sagala
Mahasiswa FAI/Syari"ah UMS